PERSOALAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DI MASA DEPAN

15.11 in

Oleh Yusuf Eko Pambudi (Ex Ketua Hima Akuntansi UNY)

Sejarah perjuangan pergerakan bangsa Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia juga menganut nilai-nilai luhur yang patut diperjuangkan dan diwujudnyatakan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai luhur tersebut terangkum dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Di dalamnya tercakup nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan dan keadilan yang menjadi akar pemersatu dalam keberagaman yang ada. Mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga masa reformasi, pergulatan bangsa dalam menyikapi situasi dan kondisi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai luhur tersebut terus berlangsung.

Pada masa sekarang ini, isu tentang korupsi di berbagai bidang, kekerasan, krisis nilai dan kepercayaan masih merebak di mana-mana. Berbagai kecurangan tanpa disadari telah dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan. Ironisnya ada banyak orang pandai dan cerdas di bangsa ini yang sanggup untuk menghasilkan kemajuan bagi bangsa dan negara, namun kondisi bangsa tetap jauh dari yang diharapkan. Masing-masing pihak sibuk membangun menara gadingnya sendiri tanpa memiliki kepedulian dengan sekitarnya. Setiap individu mencari kepintaran sendiri-sendiri, tapi tidak pernah bersinergi untuk kebaikan bersama. Inilah yang menjadi situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada masa kini.

Pengertian Pendidikan Karakter

Sejak tahun 1990-an, terminologi pendidikan karakter mulai ramai dibicarakan. Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya melalui karya yang sangat memukau, The Retrun of Character Education. Sebuah buku yang menyadarkan dunia barat secara khusus di mana tempat Lickona hidup, dan dunia pendidikan secara umum, bahwa pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Inilah awal kebangkitan pendidikan karakter. Karakter sebagaimana didefinisikan oleh Ryan dan Bohlin, mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). Dalam pendidikan karakter, kebaikan itu seringkali dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Dengan demikian, pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku. Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan-tujuan etika, tetapi prakteknya meliputi penguatan kecakapan-kecakapan yang penting yang mencakup perkembangan sosial peserta didik (Suprapto, 2007).

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, seseorang akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan seseorang untuk menyongsong masa depan, karena dengannya seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis (Russell T. William & Ratna Megawangi, 2007).

Persoalan dan Tantangan di masa mendatang

Kehidupan di era globalisasi seperti saat ini telah menjadikan dunia begitu cepat berubah. Berbagai penemuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang bertubi-tubi membuat laju dunia menjadi tak terbendung. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, kerusakan bumi pun mencapai tingkat yang mengejutkan. Situasi yang saling kontradiktif dan tidak tertebak ini membuat orang sulit untuk membayangkan kehidupan seperti apa yang akan dihadapi di masa mendatang. Ada bahaya besar yang akan mengancam generasi mendatang, yaitu antara lain: ancaman akan tersingkirkan jika tidak mampu bersaing dalam persaingan global, ancaman akan menjadi robot-robot pesanan dunia jika tidak mampu mengembangkan potensinya dalam kebebasannya, ancaman akan kehilangan dunia tempat tinggalnya jika tidak mampu mengelolanya dengan baik dan tepat sesuai dengan visi kemanusiaan.

Di dalam konteks kalangan universitas pun akan muncul berbagai persoalan dan tantangan yang harus dihadapi, antara lain: persaingan dalam rangka memperoleh mahasiswa seiring dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas universitas-universitas di Indonesia. Tentu saja semangat yang dikedepankan dalam persaingan ini bukan dilekatkan pada universitas, melainkan pada mahasiswa sendiri. Universitas berkeyakinan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik. Persaingan dengan universitas-universitas lainnya dipandang sebagai dorongan untuk memotivasi setiap unsur di dalam universitas tersebut untuk memberikan yang terbaik. Dalam menghadapi persaingan global, universitas tidak lagi bersaing dengan ‘pesaing’ lokal, tetapi dengan pesaing dari negara bahkan belahan bumi yang lain. Isu mengenai perdagangan bebas dengan China yang marak dibicarakan beberapa waktu belakangan ini harus dianggap sebagai peringatan bahwa situasi ke depan dapat berkembang ke arah kebijakan perdagangan bebas yang jauh lebih menantang dan ‘mengancam’.

Pemahaman mengenai pentingnya prestasi akademis memang tidak perlu disingkirkan. Dalam persaingan global, kemampuan akademis menjadi salah satu bekal penting yang harus dimiliki oleh para lulusan. Namun melalui pendidikan karakter, pencapaian yang diharapkan adalah melampaui prestasi akademik. Dalam buku The Leader in Me, dengan mengutip buku “good to great” karya Jim Collins, Stephen Covey mencoba menggambarkan bahwa kemampuan dan keterampilan praktis memang penting namun dapat dipelajari.

Sedangkan dimensi karakter, etos kerja, kecerdasan dasar, dedikasi pada komitmen dan nilai merupakan suatu hal yang lebih mendalam. Covey bahkan mengutip pendapat seorang pebisnis yang mengatakan bahwa ”keterampilan adalah alasan untuk mewawancarai seseorang. Namun, alasan untuk merekrut orang adalah karakter mereka.” (Covey : 40) dengan program-program unggulan yang ditawarkan oleh tiap-tiap kompleks universitas, program-program tersebut tentu tidak perlu diganti menjadi program-program yang ‘bernuansa’ karakter. Artinya, ‘jenis’ program dan kegiatan yang dilakukan tetap sama. Hanya perbedaannya terletak pada penekanan yang diberikan.

Dalam kerangka Pendidikan Karakter, cita-cita dan masa depan mahasiswa menjadi penting dan mendesak untuk diberi tempat dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Prestasi akademis memang patut diperjuangkan dan juga dibanggakan, namun dengan syarat bahwa prestasi akademik tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan umat manusia. Ini ibarat penemuan pesawat penumpang tercanggih yang dapat mendarat di matahari. Pesawat tersebut hanya dapat ditempatkan di museum untuk ditonton dan dikagumi saja. Manfaatnya tidak ada, karena saat ini tidak ada orang yang berencana untuk pergi ke matahari. Perkembangan ilmu pengetahuan memang harus dimaksudkan untuk menolong kehidupan umat manusia. Penemuan apapun tidak akan ada manfaatnya jika tidak bertujuan untuk memajukan kehidupan umat manusia. Bahkan beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan ini serta beberapa penelitan yang dilakukan memperlihatkan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan yang justru mengarah pada penghancuran kehidupan manusia. Berbagai ancaman gerakan teroris, pemanfaatan nuklir sebagai senjata penghancur, pemakaian mesin-mesin dengan emisi tinggi, pemakaian freon secara berlebihan, limbah serta sampah anorganik yang tidak dapat didaur ulang. Kepincangan dalam dunia pendidikan kita membuat kemajuan teknologi dan pengetahuan segera diiringi oleh berkembang pesatnya krisis di berbagai bidang kehidupan. Ironisnya, manusia masih terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa pernah mampu menjawab berbagai krisis tersebut. Manusia zaman ini sepertinya lupa bahwa beberapa dekade ke depan masih akan ada generasi berikutnya yang akan hidup di bumi yang sama. Ini berkaitan dengan visi dan misi untuk berbagi, tidak hanya berbagi dengan sesama pada zaman ini, tetapi juga berbagi dengan sesama pada zaman berikutnya.

Prestasi akademis, dengan demikian, akan diberikan acungan jempol tatkala orang lain dapat turut merasakan manfaat dari prestasi tersebut. Banyak hal yang dapat dikedepankan saat seseorang meraih prestasi akademis. Kisah perjuangannya tentu dapat menjadi suatu pembelajaran yang akan memotivasi orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengharapan ke depan yang dimiliki orang tersebut. Mengapa kita tidak membiasakan para pemenang tersebut untuk membuat suatu pernyataan mengenai keberhasilan yang diraihnya saat ini serta apa yang akan ia lakukan di masa mendatang. Walaupun cukup sederhana, hal ini akan membuat dia merenung dan merefleksikan sejenak mengenai keberhasilan yang diraihnya sebelum dapat menentukan sikap yang akan diambilnya ke depan. Dengan demikian, kebanggaan kita akan prestasi akademis secara perlahan akan bergeser menjadi kebanggaan akan prestasi karakter.

Menurut Doni Koesoema, dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di universitas kiranya metodologi yang dipergunakan harus memiliki unsur-unsur antara lain: pengajaran nilai tertentu, keteladanan, pembangunan budaya yang kondusif, serta refleksi/evaluasi.

Namun kunci utamanya adalah penghargaan atas kebebasan serta keberagaman, dimana ruang interaksi tercipta sehingga proses pembelajaran tidak terjebak menjadi suatu indoktrinasi nilai. Dalam suasana keterbukaan tersebut, kesediaan untuk mengevaluasi diri serta mengembangkan diri harus dimiliki oleh setiap individu. Usaha sekecil apapun dalam kerangka proses itu pun harus dihargai. Dalam suasana seperti ini niscaya pendidikan karakter dapat berjalan menuju arah yang diharapkan bersama.

Semoga pendidikan karakter tidak berhenti hanya wacana.. Banyak yang dihasilkan perguruan tinggi, oleh sekolah-sekolah kejuruan, oleh balai-balai latihan kerja, tidak selalu sesuai dengan yang diminta pasar tenaga kerja. Lagi-lagi hanya soal pekerjaan, lalu di mana pendidikan karakter? Who knows?

Daftar Pustaka

Abdullah, Amir. 2000. Filsafat Pendidikan. Grasindo: Jakarta.

Pidarta, Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sindhunata. 2000. Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Kanisius: Yogyakarta

Suwardjono. 2005. Pendidikan yang Mencerahkan. Rosdakarya: Bandung.

sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia.

http://intl.feedfury.com/content/16333546-filsafat-pendidikan.html

www.schoolofuniverse.com/2007/11/ pendidikan-karakter-bagian-1/

Read more

PEMERINTAH DAN SIKAP RAKYAT

15.08 in

Oleh : Yusuf Eko Pamudi Peneliti pada CESSHAR

Sebagian besar rakyat Indonesia telah mengetahui bahwa bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu zaman yang lazim disebut “Globalization Era”. Era dimana negara ini dituntut untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia.

Di era ini juga dituntut untuk tidak tertinggal dengan negara lain. Negara ini diharuskan terus berlari mengikuti negara-negara lain yang sebagian besar telah berada di depan kita.

Dalam situasi tersebut, perlu adanya suatu kolaborasi yang harmonis antara komponen-komponen bangsa Indonesia untuk bersama-sama bekerja dalam suatu sistem. Baik dari pemerintah yang terdiri atas lembaga dan badan negara maupun rakyat yang terdiri atas organisasi masyarakat dan individu.

Jika diibaratkan negara ini merupakan suatu keluarga yang sangat besar, dengan pemerintah sebagai orang tua dan rakyat sebagai anaknya. Dalam sebuah keluarga, orang tua selalu berbuat apapun demi yang terbaik untuk anaknya. Baik untuk membesarkan, mendidik, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya sesuai dengan makna sistem demokrasi, bahwa kebijakan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Namun, tidak semata-mata semuanya adalah kewajiban sang orang tua untuk menjamin kesuksesan seorang anak. Justru anaklah yang berkewajiban untuk menentukan kesuksesannya sendiri. Seorang anak harus giat belajar sebagai kewajiban seorang pelajar. Semua dampak dari apa yang kita lakukan kita sendiri yang akan merasakannya.

Semua warga negara memiliki hak-hak dan jangan terlupakan pula kewajiban-kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam membangun negara. Tidak hanya secara langsung sebagai aparatur negara, akan tetapi dapat dilakukan dengan bagaimana kita harus berhati-hati menentukan langkah untuk berpartisipasi memikirkan solusi permasalahan yang sedang menjerat bangsa ini sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemerintah sebagai fasilitator pengatur birokrasi pada aspek tertentu. Maka dari itu diperlukan adanya pengembangan mindset dan memperluas cakrawala berpikir rakyat. Individu merupakan bagian terkecil serta pondasi penyusun komponen-komponen subyek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam diri individu inilah ditanamkan berbagai paradigma sejak lahir hingga dewasa seiring perkembangan di sekitarnya. Pola pikir yang maju akan menciptakan individu yang handal untuk membuat suatu bangsa menjadi maju.

Untuk itu diperlukan adanya persiapan pada generasi sekarang ini dengan menumbuhkan pola pikirnya seiring perkembangan zaman, yang telah berkembangan dengan percepatan yang semakin tinggi. Diperlukan adanya perubahan cara berpikir yang sudah usang dengan menghilangkan pola pikir pintas dan anarkis. Seringkali kita amati sikap dan respon masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang menyulitkan bagi mereka. Mereka mengambil tindakan pintas dengan berunjuk rasa, pengrusakan-pengrusakan, ancaman bersenjata, dan sebagainya yang sesungguhnya tidak menguntungkan bagi pihak manapun. Mereka selalu menuntut pada pemerintah, tetapi tidak pernah menuntut pada diri mereka sendiri atas apa yang telah mereka perbuat.

Semangat nasionalisme yang pernah dinyatakan oleh John F Kennedy: “Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan padamu, tetapi tanyakan apa yang telah anda berikan pada negara”. Makna ungkapan ini, agaknya sangat konstektual. Kendati demikian, potret negara ini justru menggambarkan dengan gamblang betapa kesadaran bernegara, kesediaan berkorban demi negara, dan mencintai negara telah mengalami kebangkrutan yang sangat tajam. Sumber Daya Manusia bangsa ini yang terbentuk cenderung memiliki sikap mental dan perilaku yang materialistis, individualis dan pragmatis. Setiap orang hanya cenderung memikirkan kepentingannya sendiri. Cara pandang inilah yang dominan merasuki benak SDM kita dewasa ini.

Untuk itulah pola pikir tersebut harus diubah. Perubahan pola pikir seperti yang telah disebutkan diatas berawal dari individu. Kitalah yang seharusnya memulai, bukan menyuruh orang lain untuk memulai. Terlalu sulit bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kemakmuran bagi rakyat karena persentase jumlah pemerintah yang lebih kecil dibandingkan masyarakat yang beranekaragam.

Bagaimanapun, bertumbuh dan berkembangnya semangat bernegara dan kesadaran bela negara mensyaratkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah tidak bisa hanya sekedar menuntut rakyat tanpa menunjukan kinerja yang benar-benar baik, apalagi bahwa apa yang pemerintah perbuat memang semata-mata untuk kepentingan rakyat. Pemerintah harus mampu membuat rakyat merasakan bahwa pemerintah berbuat dan bekerja keras untuk rakyat. Rakyat harus merasakan manfaat dari semua yang diperbuat pemerintah sehingga rakyat mau berpartisipasi untuk membangun negara. Ada kesadaran warga negara untuk ikhlas menanggung beban dari pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah. Sebab, setiap warga negara tahu bahwa pemerintah berbuat maksimal untuk kepentingan rakyat.

Dengan demikian diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan rakyat. Seorang anak hendaklah berbakti kepada orang tuanya seperti halnya rakyat yang wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah sebagai orang tua harus senantiasa menyayangi anak-anaknya dengan memberikan kebijakan-kebijakan terbaik untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Read more

NARSISME WAKIL RAKYAT

15.07 in

Oleh Yusuf Eko Pambudi (Ex Ketua Hima Akuntansi UNY)

Beberapa bulan lagi Indonesia akan melaksanakan pemilu 2009. Tak kurang dari 38 partai ikut serta memeriahkan pesta demokrasi tersebut. Salah satu fenomena menarik adalah kita dapat melihat partai politik dan calon legislatif berlomba-lomba berjualan tampang lewat spanduk, baliho, papan pengumuman, dan semacamnya.

Teknologi digital dan percetakan telah sangat membantu setiap orang untuk dapat membuat foto diri berukuran besar menjadi baliho, spanduk, dan semacamnya dengan biaya yang meski mahal, namun tetap dapat dijangkau oleh mereka yang berduit. Para calon pejabat yang sedang mengincar posisi penting, baik sebagai anggota legislatif, kepala daerah, maupun presiden di tahun 2009, berlomba-lomba unjuk diri lewat media tersebut untuk menampakkan wajah mereka disertai kalimat-kalimat jargonis yang kerap minim makna.

Tujuan utama pemasangan baliho semacam itu sangatlah jelas: untuk mengenalkan para calon pejabat ataupun para pejabat yang mengincar posisi penting publik, kepada masyarakat luas yang akan menjadi sasaran konstituen mereka. Oleh karena itu, tertampangnya wajah mereka lebih penting dibandingkan visi-misi dan program-program mereka untuk disampaikan kepada masyarakat.

Pola komunikasi poltik semacam ini jelas menonjolkan bentuk fisik seorang tokoh, serta penjejalan sang tokoh ke dalam ingatan masyarakat luas. Tentu saja para politisi tersebut telah belajar dari pemilihan presiden, pilkada dan pemilu sebelumnya dimana paras yang rupawan dari seorang tokoh lebih menentukan kemenangan tokoh-tokoh tersebut dibandingkan faktor-faktor lain. Apalagi belakangan ini dapat kita lihat adanya fenomena para selebriti yang pindah haluan terjun ke dunia politik: menjadi politisi. Kecenderungan semacam ini akan membuat partai politik berusaha menggaet seorang figur selebriti yang telah diketahui khalayak luas untuk menjadi caleg-caleg yang berprospek memenangkan pemilihan. Walaupun banyak dari mereka yang tidak memiliki pengalaman sama sekali untuk terjun di dunia politik.

Fenomena di atas jelas menunjukkan bahwa fungsi representasi dari partai politik masih kalah jauh dibandingkan aktivitas rekrutmen. Seperti kita ketahui betapa gigihnya partai politik dan caleg berlomba-lomba berjualan tampang lewat baliho, spanduk, iklan di media massa, serta dengan berbagai pendekatan lain yang sangat serius kepada target konstituennya. Betapa hebatnya upaya mereka untuk mensukseskan proses rekrutmen dan memperoleh kemenangan dalam konstelasi politik. Masalahnya, kerap kali relasi partai politik dan para caleg semacam ini hanya sebatas jual tampang saat kampanye. Sangat jarang di antara mereka yang terus bersungguh-sungguh merealisasi janji-janjinya saat kampanye jika nanti telah terpilih.

Tak ayal penting bagi masyarakat dan pemilih nanti untuk mampu mengingatkan para caleg dan partai politik pilihan mereka: “berhentilah berpose, mulailah mendengarkan rakyat”. Karena tujuan akhir dari proses demokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang mampu menyerap kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjadikan pemilu tak hanya sebagai ruang berpose bagi para calon wakil rakyat, namun yang terpenting menjadikannya sebagai ajang seleksi bagi wakil rakyat yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendengarkan kepentingan rakyat. Kemampuan mendengarkan ini sulit diharapkan pada para politisi yang dalam proses kampanye hanya bisa jual tampang serta berdagang jargon kosong.

Semakin Mahal

Baliho-baliho jual tampang tersebut juga telah menambah mahalnya prosedur demokrasi di negeri ini. Salah satu yang ikut menyumbang pembengkakan biaya tersebut adalah para politisi dan partai politik yang tengah berlomba-lomba memasang wajah mereka di baliho, spanduk, papan pengumuman serta media-media lainnya. Akan sangat menjengkelkan jika boleh jadi, sebagian biaya baliho tersebut dibebankan kepada anggaran negara.

Belum lagi prosedur-prosedur lainnya yang menguras anggaran negara secara luar biasa signifikan. Prosedur–prosedur demokrasi yang kita pilih semenjak tahun 1998, membuat partisipasi politik semakin luas dan transparan. Akan tetapi, prosedur-prosedur tersebut juga berbiaya tinggi. Pilpres secara langsung misalnya, menambah anggaran pemilu dibandingkan pemilu sebelumnya yang belum dikenal pilpres langsung. Demikian juga pilkada langsung, Dalam satu kali pemilihan kepala daerah oleh DPRD misalnya, dapat menyedot anggaran hingga ratusan juta rupiah. Tentu saja biaya ini belum termasuk anggaran para calon untuk urusan money politics

Untuk itu sangat penting bagi kita untuk turut menjadikan pemilu benar-benar sebagai ajang menuju demokrasi yang sejati. Lalu apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Yang diperlukan yaitu adnya sinergi bagi semua pihak. Dari pihak negara dan penyelenggara pemilu, diperlukan adanya kendali yang lebih kuat tentang substansi yang harus dipenuhi dalam kampanye. Selama ini, kendali penyelenggaraan kampanye baru sebatas mengelola waktu dan aturan-aturan saat kampanye, bukan memberikan kisi-kisi substansi yang harus dipenuhi saat kampanye tersebut. Selain itu, penting pula bagi negara untuk mengadakan pengawasan yang terencana dan efektif oleh masyarakat atas representasi mereka.

Sedangkan dari partai politik dan para caleg, diperlukan adanya penegasan program-program saat kampanye dan sepanjang masa jabatannya. Selama ini mereka lebih banyak menonjolkan isu-isu jargonis, seperti misal mengklaim diri sebagai yang “jujur, dipercaya dan agamis”. Fenomena semacam ini akan menimbulkan program-program yang tidak diketahui secara detail dan pasti oleh masyarakat sehingga akan dapat membingungkan atau mungkin dapat mengecoh masyarakat terhadap wakil mereka yang telah mereka pilih. Dan yang terakhir, bagi masyarakat pemilih, mereka harus melakukan pengawasan dan berpikir serta bertindak kritis terhadap wakil yang telah dipilih.

Read more

MEREKA BUKAN SIAPA-SIAPA

15.04 in

Oleh Yusuf Eko Pambudi (Akuntansi UNY 07 sekaligus PEMERHATI MASALAH SOSIAL DAN EKONOMI, PENELITI PADA CENTRE FOR STUDIES OF SOCIAL AND HUMANIORA (CESSHAR)

Rene Descartes seorang filsuf asal Prancis pernah mengatakan “Aku berpikir maka aku ada”. Ucapan Rene Descartes tersebut jika ditelaah lebih lanjut berarti bahwa manusia, untuk dapat dikenal dalam suatu masyarakat, harus bisa menyumbangkan ide, gagasan, dan tindakan mereka ke dalam suatu peradaban yang dapat merubah peradaban itu sendiri. Atau dengan kata lain “mengeksiskan diri”.

Dan siapakah orang bernama Painem sehingga dia harus mati dengan cara tragis seperti itu? Lalu siapa jugakah puluhan ribu TKI lainnya yang bekerja di luar negeri yang sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga tersebut?

Barangkali benar mereka pernah mengenyam pendidikan mungkin hanya samapai SD atau bahkan ada yang sampai SMA. Mereka pun berasal dari pelosok-pelosok daerah negara ini, yang terpaksa meninggalkan tanah air tercinta ini untuk mencari nafkah karena kalah bersaing di negeri sendiri. Mungkin juga nasib mereka kurang baik, sehingga memilih jalan hidup untuk menjadi TKI. Dan menjadi TKI pun adalah pekerjaan halal. Daripada seandainya mereka menjadi maling, pelacur, dan pekerjaan kotor lainnya.

Akan tetapi apakah kita pernah mempedulikan nasib mereka? Pernahkah kita menganggap mereka eksis? Atau mungkin kita terlalu sibuk untuk memikirkan kehidupan duniawi, sibuk memikirkan harta, kekuasaan, jabatan dan sebagainya sehingga sehingga kita jarang atau tidak pernah memikirkan keberadaan mereka. Seakan keberadaan mereka tidak layak untuk diperhitungkan di dunia ini.

Yang patut disesalkan yaitu tindakan pembelaan yang dilakukan masih terkesan kurang massif, sehingga pembelaan itupun terasa tidak berarti. Painem tetap saja kehilangan nyawanya..

Read more

PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN TINGGI

15.03 in

Pendidikan tinggi (PT) sekarang ini telah kehilangan jiwanya, yang dulu mampu mencerahi, menyadarkan dan menantang kreativitas dari semua penikmatnya, sekarang menjadi terkepung oleh berbagai tuntutan, dengan munculnya masyarakat yang kapitalis, sehingga pandangan mereka pun tak jauh dari pertimbangan materialistik.

Drost (1999) menguraikan ambiguitas pendidikan kita saat ini, khususnya universitas. Menurutnya universitas saat ini mempunyai dua sisi, yang pertama pada hakekatnya merupakan “lingkungan hidup bernalar untuk memanusiakan manusia sesuai dengan citra manusia masa kini dan dengan demikian membentuk para mahasiswa menjadi manusia demi manusia lain dalam hidup profesi masing-masing”. Di sisi lain adalah bahwa praktik penyelenggaraan universitas sekarang telah “menyimpang” dari hakekat sebuah universitas seperti diuraikan di atas.

Berbagai guncangan yang melanda PT menyebabkan visi dari PT itu sendiri selalu berubah-ubah. Jika dahulu penyelenggaraan pendidikan universitas dalam rangka membentuk para mahasisiwa menjadi manusia demi manusia lain, maka yang terjadi sekarang yaitu bahwa PT lebih berupaya untuk menyiapkan para mahasiswanya agar membekali dirinya dengan keahlian-keahlian untuk bersaing di dunia usaha.

Cara pandang universitas terhadap warganya sendiri siapapun yang cerdas dan cermat pastinya akan menemukan realita bahwa mahasiswa sekarang dipandang tak lebih sebagai komunitas yang menjadi sumber pendapatan terbesar bagi universitas, dan dosen yang profesor maupun doctor sekalipun tak ubahnya sebagai alat produksi. Segala sistemasi kurikulum, dan metode pengajaran serta segala fasilitas laboratorium dan perpustakaan, disediakan pertama-tama dalam rangka perebutan calon-calon mahasiswa. Dan setelah masa studi berakhir, universitas segera menyerahkan generasi muda ini ke dalam kompetisi yang berat-bahkan kadang kejam-, yaitu dunia kerja.

Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja

Disadari atau tidak, universitas kita saat ini telah bertransformasi menjadi lebih menyerupai lembaga pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan utamanya oleh dunia industri. Akan tetapi, atribut universitas sebagai lembaga pelatihan tenaga kerja itu pun tidak sepenuhnya benar, mengingat alumni para lulusan universitas pun masih memerlukan pelatihan tenaga kerja terapan ketika memasuki dunia kerja. Gejala tersebut tentunya menjadi tidak sejalan dengan pernyataan Drost diatas.

Tingkat keterserapan ke dunia kerja agaknya telah menjadi tujuan tunggal penyelenggaraan pendidikan PT. Akuntabilitas publik terhadap PT diukur oleh tingkat keterserapan lulusan ke dunia kerja. Jika banyak lulusan dari sebuah institusi PT menganggur, penilaian publik akan mendakwa PT tersebut tidak akuntabel.

Di sinilah letak permasalahannya, para pelaku pasar kerja terus-menerus menuntut suatu standar kualifikasi dari lulusan PT. Kualifikasi tersebut terus-menerus berubah sesuai dinamika globalisasi. Meskipun demikian, para pengelola PT tetap melakukan penyesuaian dengan maksud menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan kualifikasi para pelaku pasar kerja. Tentu saja banyak lulusan yang dianggap tidak memenuhi standar pasar kerja oleh pelaku pasar kerja, karena memang sebenarnya tidak pernah ada suatu standar khusus tentang kualifikasi lulusan yang dibutuhkan pasar kerja. Di sinilah letak ketidaksinambungan antara PT yang terus memacu kualitas lulusannya untuk memenuhi standar yang berlaku, dengan pasar kerja yang tidak mempunyai standar khusus tentang kualifikasi tenaga kerja.

Pada era sekarang ini, PT kehilangan paradigma pendidikan agaknya disebabkan bukan hanya oleh tuntutan-tuntutan kualifikasi pasar tenaga kerja yang terus berubah, tetapi juga oleh perubahan tuntutan masyarakat, yang telah merubah konsepsinya atas standar keberhasilan maupun kegagalan dalam proses pendidikan karena memandang pendidikan semata-mata sebagai sebuah investasi ekonomi. Banyak orang-orang mengaharapkan anak-anak mereka mengembalikan investasi tersebut setelah mereka lulus. Atau dengan kata lain, mereka menuntut PT menyelenggarakan pendidikan dengan penerapan derajat keterserapan ke dunia kerja yang baik, sehingga setelah mahasiswa-mahasiswa tersebut menyelesaikan studi mereka, anak-anak muda ini dapat segera memperoleh sesuai tingkat pendidikannya secara memadai.

Kemudian pertanyaan selanjutnya, benarkah perubahan dan ambiguitas visi universitas disebabkan karena perubahan dunia kerja yang hiperdinamis? Berbagai perubahan dalam dunia kerja muncul karena perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan berbagai teknologi yang mendorong kemajuan ekonomi. Sebagai bukti dari kemajuan peradaban manusia, perkembangan tersebut tak dapat terhindarkan. Ia adalah fakta yang memang secara radikal telah mengubah cara pandang atas manusia, menggoyahkan visi universitas, dan mendesakkan paradigma baru penyelenggaraan pendidikan sebagai investasi ekonomi. Jadi, tidak tepat jika dikatakan bahwa dunia kerja menyebabkan ambiguitas visi universitas.

Sebagai realitas masa kini, dinamika dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu perubahan-perubahan di tubuh universitas. Akan tetapi, bahwa visi universitas menjadi ambigu lebih disebabkan oleh tak adanya tetapan linear di dalam proses penyelenggaraan universitas, yaitu tetapan yang dapat dipakai sebagai pedoman tentang bagaimana universitas harus menyikapi berbagai perubahan tersebut.

Mencari Paradigma Baru

Usaha mencari paradigma baru bagi pendidikan universitas kita perlu memperhatikan beberapa hal, pertama bahwa kemajuan (modernity) dan proses kemajuan (modernitas) di dunia industry, teknologi dan informasi mau tak mau telah memberikan konsekuensi kearah perubahan dan kecenderungan di dunia pendidikan dewasa ini.

Kedua, karena dampak-dampak kemajuan dan prosesnya tak mungkin dapat ditolak dan dihindari. Adalah sungguh naif keinginan untuk kembali kepada suasana universitas yang murni bervisi hakiki. Upaya kembali ke arah tersebut justru mempertajam segmentasi dalam masyarakat karena mengingkari realitas yang ada sekarang ini.

Ketiga ,bahwa keambiguan visi universitas lebih disebabkan karena tidak adanya tetapan linear dalam proses penyelenggaraan universitas tentang bagaimana menyikapi berbagai perubahan tersebut.

Untuk itu, dalam proses pencarian paradigma yang baru, adalah sulit untuk kembali mengembalikan paradigma yang semula ditetapkan universitas, yaitu yang murni bervisi hakiki. Maka yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan paradigma pendidikan sesuai dengan relitas masa kekinian. Hal ini bukanlah berarti bahwa paradigma tersebut tidak semata-mata mengakomodasi dan merefleksikan tuntutan pasar tenaga kerja, yang menuntut lulusan universitas harus sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Akan tetapi, juga mempertimbangkan konsep universitas seperti pandangan Drost di atas serta jangan melupakan visi universitas yang hakiki. Di samping itu, haruslah dibuat suatu tetapan linear dalam proses penyelenggaraan untuk menyikapi berbagai perubahan. Jika tak ingin visi universitas menjadi semakin jauh dari visinya yang hakiki.

Yusuf Eko Pambudi, Pemerhati Masalah Pendidikan, Staf Peneliti pada Centre for Studies of Social and Humaniora (CESSHAR)

Read more

MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA

15.01 in

Oleh : Yusuf Eko Pambudi (Akuntansi 07 sekaligus pemerhati masalah ekonomi dan sosial)

Di berbagai daerah dilaporkan banyak orang mati karena kelaparan. Berhari-hari mereka tidak makan, juga tertimpa gizi buruk. Kelaparan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang aneh apalagi langka di negeri ini. Hampir disetiap pelosok negeri ini akan dengan mudah kita jumpai orang-orang miskin yang kelaparan, atau kurang makanan.

Sebagai negara agraris, tanah kita dikenal sangat subur karena bisa ditanami sepanjang tahun. Lalu sumber daya alamnya melimpah. Di zaman Belanda, Indonesia menjadi produsen dan eksportir gula terefisien di dunia. Lalu di tahun 70-an, kita menjadi eksportir sapi. Nenek moyang kita juga pernah mengekspor beras ke China dan India. Lalu apa yang terjadi sekarang? Mengapa Indonesia sekarang ini menjadi negara yang miskin?

Negeri ini sedang berada pada titik nadir. Berbagai masalah menimpa negeri ini silih berganti. Rakyat kecil menjerit, karena mereka adalah pihak-pihak yang paling merasakan penderitaan. Mulai dari bencana alam, harga bahan pangan pokok naik, pengangguran meningkat, biaya pendidikan mahal, dan masih banyak lagi penderitaan yang lain. Berbagai persoalan yang timbul tersebut telah mengakibatkan beban si miskin semakin berat.

Kebijakan yang Keliru

Ironisnya, para pejabat di negeri ini seakan-akan tidak peduli dengan nasib mereka. Mereka lebih senang mengurusi urusan mereka sendiri dibandingkan membela kepentingan rakyat. Akibat dari itu semua adalah pembuatan kebijakan yang hampir semuanya tidak berpihak pada rakyat. Akan tetapi sebaliknya, menjadikan rakyat menjadi lebih miskin. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang hanya mementingkan pemilik modal untuk mengeruk sumber daya alam. Lihat saja, keputusan untuk menghentikan perusahaan tambang hanya setengah hati, peninjauan kembali UU Sumber Daya Air yang merupakan hak dasar manusia pun ditolak. Privatisasi Air pun jalan yang hanya menguntukkan pelaku bisnis dan penguasa. Perpres 36/ 2005 tentang tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. kepentingan siapa? Pemerintah menyatakan ini untuk kepentingan umum. Tapi, nyatanya penggusuran rakyat miskin terjadi dimana-mana, hampir semua kota di nusantara ini, dengan berdalih untuk kepentingan umum. Nyatanya untuk kepentingan investor dan penguasa.

Menurut Benny Susetyo, orang miskin langsung atau tidak, adalah korban ketidakadilan struktural yang menjadi jiwa dan semangat pembangunan bangsa hingga kini. Mereka tersingkir di antara gempita sedikit orang yang merasa beruntung bisa mengakses hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan adalah penyakit yang diderita bangsa ini sejak lama, tetapi ditutup-tutupi karena berbagai alasan politik dan kekuasaan. Sudah sejak dulu kemiskinan hanya dijadikan isu, tidak serius dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Kemiskinan hanya dilihat sebagai isu untuk mencari dukungan politik.

Pengentasan kemiskinan bukanlah barang baru di negara ini. Sejak hanya disinggung sambil lalu dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun Orde Lama. Sekadar pelengkap REPELITA masa Orde Baru. Pemerintahan di era Reformasi ternyata tak jauh beda dengan pemerintahan Orba. Dalam tataran kenegaraan memang banyak terjadi perubahan; amandemen konstitusi, undang-undang baru dalam berbagai bidang dan demokratisasi politik prosedural. Namun mentalitas kekuasaan yang dipraktikkan oleh para politisi dan pejabat pemerintahan pada hakikatnya hampir tak berubah. Korupsi makin menjadi-jadi dan amat sulit untuk dihentikan. Anggaran pembangunan tetap lebih banyak tersedot untuk kebutuhan rutin birokrasi pemerintahan dan fasilitas mewah yang diterima wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD. Sementara penanggulangan kemiskinan tak pernah menjadi program politik utama. Oleh karena itu, di era Reformasi, walaupun telah mengalami pergantian rezim sampai tiga kali, angka kemiskinan tak pernah berkurang dalam jumlah yang meyakinkan. Persentase kemiskinan memang tak setinggi pada masa awal krisis (1997-19998), namun persentase berkurangnya tingkat kemiskinan pun tak pernah drastis. Malahan dari berbagai rezim di era Reformasi, angka kemiskinan cenderung naik turun.

Di era reformasi, untuk mengatasi masalah government failure tentulah tidak cukup dengan membuat kebijakan semata. Artinya, para elite negara ketika memutuskan suatu kebijakan untuk masyarakat miskin, tidak cukup hanya dicanangkan, dideklarasikan, atau bahkan ditulis dalam perundang-undangan. Namun, semua kebijakan tersebut harus dikawal dengan ketat di lapangan, dipantau, dan dievaluasi sendiri oleh pejabat yang mengeluarkannya agar tidak terjadi penyelewengan.

Kita dalam ancaman serius akan kehilangan generasi mendatang tanpa upaya serius mengatasi masalah ini. Bila politisi masih bertengkar soal jabatan dan memanfaatkan isu orang miskin untuk kekuasaan, maka jangan harap permasalahan di negeri ini akan tuntas.

Read more

PERSAMAAN GENDER DALAM KACAMATA AGAMA DAN BUDAYA

15.00 in

Oleh: Yusuf Eko Pambudi

Kesetaraan gender telah menjadi wacana publik, terutama bila menyangkut masalah hak, status, dan kedudukan perempuan. Masalah ini tidak hanya menjadi masalah di Indonesia saja, tetapi juga negara-negara modern di Eropa dan juga Amerika Serikat. masalah diskriminasi perempuan pun masih saja tetap muncul sampai sekarang.

Meskipun masalah kesetaraan gender telah menjadi wacana yang luas, namun dalam realitanya masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, perhatian yang lebih untuk masalah ini masih tetap dilakukan. Sebab, tantangan yang dihadapi perempuan tidak hanya datang dari perspektif agama saja, tetapi juga budaya. Dalam pemahaman yang sempit tentang ajaran agama, Kedudukan kaum perempuan tidak setara dengan laki-laki. Demikian pula dalam budaya tertentu, perempuan menempati kedudukan yang rendah dalam masyarakat.

Dari sudut agama Islam misalnya, Islam memiliki pandangan yang khas dan berbeda dalam melihat dan menyelesaikan masalah perempuan. Termasuk di dalam memandang hakikat politik dan kiprah politik di dalam masyarakat Hal ini terkait dengan pandangan mendasar Islam tentang keberadaan laki-laki dan perempuan di dalam bermasyarakat. Sebagaimana kita ketahui, Islam memandang perempuan pada hakikatnya sama dengan laki-laki, yakni sama-sama sebagai hamba Allah yang memiliki akal, naluri dan kebutuhan fisik. Sedangkan dalam konteks mayarakat, Islam memandang bahwa keberadaan perempuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh laki-laki. Keduanya diciptakan Yang Maha Kuasa untuk mengemban tanggung jawab menjalani kehidupan ini sesuai kehenadak Allah sebagai pencipta dan pengatur makhluk-Nya (QS. 9:71, 51:56).

Islam telah memberi aturan yang lebih rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Adakalanya sama dan adakalanya berbeda. Hanya saja perbedaan dan persamaan pada pembagian peran dan fungsi masing-masing ini tidak bisa dipandang sebagai kesetaraan atau ketidaksetaraan gender. Pembagian tersebut semata-mata merupakan pembagian tugas dalam upaya mewujudkan kehiduan bermasyarakat.

Karena adanya implementasi yang salah dari ajaran agama tersebut yang di sebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi yang patriarkat di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan jender tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan.

Menurut D.R. Nasaruddin Umar dalam "Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan" (2000), Setidaknya ada dua pandangan dasar yang menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap perempuan. Pertama, keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dianggap sebagai mahluk kedua yang tidak akan mungkin ada tanpa kehadiran laki-laki. karenanya keberadaan perempuan hanya sebagai pelengkap dan diciptakan hanya untuk tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. Kedua, keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia (laki-laki) dari surga, sehingga perempuan dipandang dengan rasa benci, curiga dan jijik, bahkan lebih jauh lagi perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka bagi umat manusia

Demikian pula halnya dengan kontruksi budaya kita yang masih bersifat partiarkhi. Munculnya diskriminasi terhadap perempuan biasanya dipengaruhi oleh keadaan dan adat istiadat masyarakat setempat, baik sosial maupun ekonomi termasuk untuk tujuan politik. Kultur patriarkhi ini secara nyata turut mengambat proses perjuangan kesetaraan gender di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi tertentu perempuan seringkali dianggap sebagai warga negara kelas dua. Dalam masyarakat jawa misalnya, perempuan seringkali digambarkan sebagai “konco wingking”. Artinya, perempuan hanya ikut laki-laki, sehingga tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam suatu rumah tangga.

Salah satu upaya penting untuk paling tidak meminimalkan diskriminasi perempuan yaitu dengan mendekonstruksi kembali budaya kita yang masih bersifat partiarkhi. Adapun pelaksanaannya bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Melalui keluarga inilah kita dapat membentuk sikap kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Komitmen terhadap proses kesetaraan gender kemudian diperluas melalui kehidupan bernegara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Dalam keadaannya sekarang ini yang terdiskriminasi, maka perempuan harus menyadari bahwa ini bukanlah perjuangan melawan laki-laki dengan tujuan kalah-menang dan demikian halnya laki-laki harus belajar bahwa perlawanan terhadap budaya patriarkhi bukan hanya pembebasan untuk perempuan, melainkan juga pembebasan untuk laki-laki.

Read more

Kemiskinan dan Kelaparan

14.58 in

Di berbagai daerah dilaporkan banyak orang mati karena kelaparan. Berhari-hari mereka tidak makan, juga tertimpa gizi buruk. Kelaparan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang aneh apalagi langka di negeri ini. Hampir disetiap pelosok negeri ini akan dengan mudah kita jumpai orang-orang miskin yang kelaparan, atau kurang makanan.

Sebagai negara agraris, tanah kita dikenal sangat subur karena bisa ditanami sepanjang tahun. Lalu sumber daya alamnya melimpah. Di zaman Belanda, Indonesia menjadi produsen dan eksportir gula terefisien di dunia. Lalu di tahun 70-an, kita menjadi eksportir sapi. Nenek moyang kita juga pernah mengekspor beras ke China dan India. Lalu apa yang terjadi sekarang? Mengapa Indonesia sekarang ini menjadi negara yang miskin?

Negeri ini sedang berada pada titik nadir. Berbagai masalah menimpa negeri ini silih berganti. Rakyat kecil menjerit, karena mereka adalah pihak-pihak yang paling merasakan penderitaan. Mulai dari bencana alam, harga bahan pangan pokok naik, pengangguran meningkat, biaya pendidikan mahal, dan masih banyak lagi penderitaan yang lain. Berbagai persoalan yang timbul tersebut telah mengakibatkan beban si miskin semakin berat.

Kebijakan yang Keliru

Ironisnya, para pejabat di negeri ini seakan-akan tidak peduli dengan nasib mereka. Mereka lebih senang mengurusi urusan mereka sendiri dibandingkan membela kepentingan rakyat. Akibat dari itu semua adalah pembuatan kebijakan yang hampir semuanya tidak berpihak pada rakyat. Akan tetapi sebaliknya, menjadikan rakyat menjadi lebih miskin. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang hanya mementingkan pemilik modal untuk mengeruk sumber daya alam. Lihat saja, keputusan untuk menghentikan perusahaan tambang hanya setengah hati, peninjauan kembali UU Sumber Daya Air yang merupakan hak dasar manusia pun ditolak. Privatisasi Air pun jalan yang hanya menguntukkan pelaku bisnis dan penguasa. Perpres 36/ 2005 tentang tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. kepentingan siapa? Pemerintah menyatakan ini untuk kepentingan umum. Tapi, nyatanya penggusuran rakyat miskin terjadi dimana-mana, hampir semua kota di nusantara ini, dengan berdalih untuk kepentingan umum. Nyatanya untuk kepentingan investor dan penguasa.

Menurut Benny Susetyo, orang miskin langsung atau tidak, adalah korban ketidakadilan struktural yang menjadi jiwa dan semangat pembangunan bangsa hingga kini. Mereka tersingkir di antara gempita sedikit orang yang merasa beruntung bisa mengakses hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan adalah penyakit yang diderita bangsa ini sejak lama, tetapi ditutup-tutupi karena berbagai alasan politik dan kekuasaan. Sudah sejak dulu kemiskinan hanya dijadikan isu, tidak serius dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Kemiskinan hanya dilihat sebagai isu untuk mencari dukungan politik.

Pengentasan kemiskinan bukanlah barang baru di negara ini. Sejak hanya disinggung sambil lalu dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun Orde Lama. Sekadar pelengkap REPELITA masa Orde Baru. Pemerintahan di era Reformasi ternyata tak jauh beda dengan pemerintahan Orba. Dalam tataran kenegaraan memang banyak terjadi perubahan; amandemen konstitusi, undang-undang baru dalam berbagai bidang dan demokratisasi politik prosedural. Namun mentalitas kekuasaan yang dipraktikkan oleh para politisi dan pejabat pemerintahan pada hakikatnya hampir tak berubah. Korupsi makin menjadi-jadi dan amat sulit untuk dihentikan. Anggaran pembangunan tetap lebih banyak tersedot untuk kebutuhan rutin birokrasi pemerintahan dan fasilitas mewah yang diterima wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD. Sementara penanggulangan kemiskinan tak pernah menjadi program politik utama. Oleh karena itu, di era Reformasi, walaupun telah mengalami pergantian rezim sampai tiga kali, angka kemiskinan tak pernah berkurang dalam jumlah yang meyakinkan. Persentase kemiskinan memang tak setinggi pada masa awal krisis (1997-19998), namun persentase berkurangnya tingkat kemiskinan pun tak pernah drastis. Malahan dari berbagai rezim di era Reformasi, angka kemiskinan cenderung naik turun.

Di era reformasi, untuk mengatasi masalah government failure tentulah tidak cukup dengan membuat kebijakan semata. Artinya, para elite negara ketika memutuskan suatu kebijakan untuk masyarakat miskin, tidak cukup hanya dicanangkan, dideklarasikan, atau bahkan ditulis dalam perundang-undangan. Namun, semua kebijakan tersebut harus dikawal dengan ketat di lapangan, dipantau, dan dievaluasi sendiri oleh pejabat yang mengeluarkannya agar tidak terjadi penyelewengan.

Kita dalam ancaman serius akan kehilangan generasi mendatang tanpa upaya serius mengatasi masalah ini. Bila politisi masih bertengkar soal jabatan dan memanfaatkan isu orang miskin untuk kekuasaan, maka jangan harap permasalahan di negeri ini akan tuntas.

Yusuf Eko Pambudi (Akuntansi 07)

Read more

DARWINISME DALAM PEREKONOMIAN

14.57 in

Hampir satu setengah abad yang lalu Charles Darwin menulis karyanya yang sangat kontroversial, On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859). Dalam karya tersebut Darwin menegaskan bahwa melalui hukum seleksi alam hanya spesies yang paling kuat untuki bersaing demi kelangsungan hidupnyalah yang akan bertahan hidup. Darwin mungkin tidak akan pernah mengira bahwa hampir satu setengah tahun kemudian, tepatnya di awal abad XXI, muncul suatu pasar global dan suatu revoluksi ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghasilkan suatu hukum yang tidak jauh berbeda dengan hukum seleksi alam, yang hanya memberikan kesempatan kepada manusia-manusia, perusahaan-perusahaan dan perekonomian suatu negara yang terkuat untuk dapat bertahan hidup. Dengan hukum yang demikian, mereka yang kurang kompetitif akan terpinggirkan dan akan menjadi spesies yang secara ekonomi tidak cukup kuat.

Bagi Darwin, dualisme merupakan antitesis antara satu spesies, di satu sisi, dengan lingkungan, di sisi lain. Spesies terus berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan sebagai usaha untuk bertahan hidup. Menurut pemikiran ekonomi neoliberal sekarang, individu harus beradaptasi di dalam suatu lingkungan alamiah, yaitu pasar dunia, agar dapat bertahan hidup. Individu, perusahaan, maupun perekonomian negara yang gagal untuk beradaptasi akan dihukum sebagai suatu spesies yang secara ekonomi telah gagal berkembang. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan bahwa pasar bukanlah ciptaan manusia, melainkan suatu lingkungan alamiah, yang berada di luar kehendak kita, suatu invisible hand, ketiadaan penilaian moral, hukum seleksi alam, yang dapat menghilangkan suatu lapangan pekerjaan, menghancurkan suatu perusahaan, dan membuat perekonomian nasional tidak memiliki kemampuan untuk berkembang. Semua permasalahan akan diselesaikan oleh kekuatan pasar. Kekuatan-kekuatan inilah yang akan menyeleksi setiap orang, perusahaan, maupun perekonomian nasional yang efektif dan efisien, sebagaimana alam menyeleksi di antara spesies yang terkuat, dan menyingkirkan yang lemah.

Konflik, bagi Darwin, adalah keadaan alam yang di dalamnya semua makhluk hidup berperan sebagai predator. Semua perusahaan dan perekonomian nasional harus juga berperan menjadi predator, berperang dalam kompetisi ekonomi yang paling buas. Hanya predator ekonomi yang paling buas yang dapat berkuasa secara global, dan melipatgandakan keuntungan mereka yang terus meningkat.

Menurut Darwin, evolusi membuat spesies mengalami perubahan dari bentuknya yang paling primitif menjadi bentuk yang lebih kompleks melalui berbagai tahapan permutasian. Kemampuan untuk bermutasi membuat spesies dalam mencapai kemenangannya atas alam dan akan membuatnya bertahan hidup. Pemikiran ini jugalah yang telah ditransfer ke dalam perekonomian modern. Perusahaan-perusahaan dan perekonomian nasional harus berinovasi dan berkembang untuk dapat mengalahkan lawan-lawannya sebagai suatu entitas ekonomi yang efisien dan memiliki kemampuan berkembang. Perusahaan-perusahaan hanya dapat bereproduksi dan berevolusi melalui transformasi-transformasi teknologi yang juga diperlukan untuk berhasil di pasar global, menghasilkan perputaran keuntungan yang terus meningkat dan kemakmuran.

Perbedaan utama antara darwinisme modern yang berbasis teknologi dengan hukum alam yaitu bahwa hukum alam akan menyingkirkan spesies-spesies yang lemah dan kalah dalam bersaing dalam waktu ratusan hingga ribuan tahun, sedangkan proses seleksi alam masa kini, yang dikendalikan oleh pasar dan teknologi, dapat menyingkirkan yang lemah dalam sekejap. Ribuan orang pekerja dapat kehilangan pekerjaannya dalam hitungan bulan, menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang gagal bersaing dalam hitungan tahun, dan menghabiskan paling tidak satu dekade untuk menghancurkan perekonomian negara-negara yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk berkembang.

YUSUF EKO PAMBUDI (Direktur riset Centre for Studies of Social and Humaniora)

Read more

Bangga Pada Bangsa Indonesia

14.56 in

Para pakar dunia di bidang ekonomi, politik, social, dan kebudayaan nampaknya telah terjebak dalam mempersepsikan tentang bangsa Indonesia. Dunia membayangkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bodoh dan pemalas, lingkungannya kumuh dan kotor, kejahatan terjadi di sana-sini, negeri yang penuh dengan kesemrawutan.

Padahal di muka bumi ini tak ada orang menjalani kehidupan dengan bersukaria melebihi orang Indonesia. Tak ada orang berjoget-joget ria siang malam melebihi orang Indonesia. Tak ada orang-orang yang tertawa-tawa, menghisap rokok klempas-klempus baaalll-buuulll dengan nikmatnya. Tak ada acara pesta-pesta, kumpul-kumpul, jagongan, kenduri, hajatan, serta segala macam bentuk kehangatan hidup macam orang kita. Karena budaya itu memang hanya ada di Indonesia.

Dunia bilang kita sedang krisis, padahal berita tentang krisis itu adalah suatu bentuk kerendahan hati Indonesia. Suatu sikap yang menghindarkan diri dari sikap sombong. Kalau kita mendengar berita bahwa pemerintah punya utang hingga trilyunan rupiah, itu sesungguhnya hanyalah taktik agar dunia meremehkan kita. Karena kita orang Indonesia punya pendirian bahwa semakin kita direndahkan, semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah.

Banyak orang mengejek Indonesia dengan perkataan begini:

“Dulu Indonesia adalah gurunya Malaysia. Dalam banyak hal, Malaysia, sang adik, sering belajar dengan Indonesia, kakaknya yang serumpun, yang berwibawa dan disegani dunia. Guru-guru Indonesia diserap oleh Malaysia. Dari pedagang kecil sampai Presiden belajar kepada Indonesia. Akan tetapi sekarang perkembangannya terbalik. Hari ini Indonesia tidak ada apa-apanya disbanding Malaysia. Dalam bidang pendidikan, pembangunan, peningkatan SDM-nya, ekonominya, dan di segala bidang Indonesia sudah ditinggal jauh. Sekarang bekas guru-guru yang dikirim ke Malaysia berganti jenjang menjadi ‘pendatang haram’ alias tenaga kerja illegal di Malaysia.”

Dan masih banyak lagi ejekan-ejekan lain yang merendahkan bangsa kita. Padahal jika kawan-kawan renungkan kita ini bangsa yang luar biasa mulianya. Malaysia kita ajarkan sampai mereka bias, sampai mereka maju dalam segala bidang, sampai-sampai mereka melampaui kita. Memang Malaysia adalah bangsa yang cerdas, tekun dalam mempelajari ajaran gurunya, sehingga mereka melampaui kemampuan gurunya.

Sedangkan kita sang guru, memang boleh kurang berhasil dari muridnya. Tapi, memang itulah yang terbaik. Seorang guru yang mulia memang harus memberikan semua ilmu yang dimilikinya sampai muridnya benar-benar pandai dan cerdas. Walaupun sang murid ternyata lebih pandai, tapi tak ada masalah. Karena memang bangsa kita adalah guru yang mulia, yang mendidik Malaysia tanpa pamrih, dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Benar-benar sosok guru yang patut diteladani oleh yang lainnya.

Biasanya orang Indonesia bila diejek bahwa bangsa Indonesia dianggap sebagai bangsa yang rendah, dan tidak punya bakat untuk mengalami kemajuan yang berarti, mereka akan diam saja. Tak ada jawaban dan bantahan. Sehingga orang-orang di dunia ini yakin terhadap predikat bangsa Indonesia yang mereka ciptakan sendiri. Orang Indonesia tidak menjawab sebab jikalau menjawab akan diketahui siapa sebenarnya bangsa Indonesia bahwa sebenarnya bangsa Indonesia bangsa yang besar.

Yususf Eko Pambudi (Akuntansi 07)

Read more

SIM Semester 5 Bab Etika

14.24 in

Link download Power point..

http://www.ziddu.com/download/13261329/STIPPTBabEtika.ppt.html

Read more

Pengauditan II Bab 16 (PPt)

04.05 in

Link Download..

http://www.ziddu.com/download/13254746/PENGAUDITANSIKLUSINVESTASIDANPEMBELANJAAN.ppt.html

Read more