Oleh : Yusuf Eko Pambudi (Akuntansi 07 sekaligus pemerhati masalah ekonomi dan sosial)
Di berbagai daerah dilaporkan banyak orang mati karena kelaparan. Berhari-hari mereka tidak makan, juga tertimpa gizi buruk. Kelaparan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang aneh apalagi langka di negeri ini. Hampir disetiap pelosok negeri ini akan dengan mudah kita jumpai orang-orang miskin yang kelaparan, atau kurang makanan.
Sebagai negara agraris, tanah kita dikenal sangat subur karena bisa ditanami sepanjang tahun. Lalu sumber daya alamnya melimpah. Di zaman Belanda, Indonesia menjadi produsen dan eksportir gula terefisien di dunia. Lalu di tahun 70-an, kita menjadi eksportir sapi. Nenek moyang kita juga pernah mengekspor beras ke China dan India. Lalu apa yang terjadi sekarang? Mengapa Indonesia sekarang ini menjadi negara yang miskin?
Negeri ini sedang berada pada titik nadir. Berbagai masalah menimpa negeri ini silih berganti. Rakyat kecil menjerit, karena mereka adalah pihak-pihak yang paling merasakan penderitaan. Mulai dari bencana alam, harga bahan pangan pokok naik, pengangguran meningkat, biaya pendidikan mahal, dan masih banyak lagi penderitaan yang lain. Berbagai persoalan yang timbul tersebut telah mengakibatkan beban si miskin semakin berat.
Kebijakan yang Keliru
Ironisnya, para pejabat di negeri ini seakan-akan tidak peduli dengan nasib mereka. Mereka lebih senang mengurusi urusan mereka sendiri dibandingkan membela kepentingan rakyat. Akibat dari itu semua adalah pembuatan kebijakan yang hampir semuanya tidak berpihak pada rakyat. Akan tetapi sebaliknya, menjadikan rakyat menjadi lebih miskin. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang hanya mementingkan pemilik modal untuk mengeruk sumber daya alam. Lihat saja, keputusan untuk menghentikan perusahaan tambang hanya setengah hati, peninjauan kembali UU Sumber Daya Air yang merupakan hak dasar manusia pun ditolak. Privatisasi Air pun jalan yang hanya menguntukkan pelaku bisnis dan penguasa. Perpres 36/ 2005 tentang tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. kepentingan siapa? Pemerintah menyatakan ini untuk kepentingan umum. Tapi, nyatanya penggusuran rakyat miskin terjadi dimana-mana, hampir semua kota di nusantara ini, dengan berdalih untuk kepentingan umum. Nyatanya untuk kepentingan investor dan penguasa.
Menurut Benny Susetyo, orang miskin langsung atau tidak, adalah korban ketidakadilan struktural yang menjadi jiwa dan semangat pembangunan bangsa hingga kini. Mereka tersingkir di antara gempita sedikit orang yang merasa beruntung bisa mengakses hasil-hasil pembangunan.
Kemiskinan adalah penyakit yang diderita bangsa ini sejak lama, tetapi ditutup-tutupi karena berbagai alasan politik dan kekuasaan. Sudah sejak dulu kemiskinan hanya dijadikan isu, tidak serius dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Kemiskinan hanya dilihat sebagai isu untuk mencari dukungan politik.
Pengentasan kemiskinan bukanlah barang baru di negara ini. Sejak hanya disinggung sambil lalu dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun Orde Lama. Sekadar pelengkap REPELITA masa Orde Baru. Pemerintahan di era Reformasi ternyata tak jauh beda dengan pemerintahan Orba. Dalam tataran kenegaraan memang banyak terjadi perubahan; amandemen konstitusi, undang-undang baru dalam berbagai bidang dan demokratisasi politik prosedural. Namun mentalitas kekuasaan yang dipraktikkan oleh para politisi dan pejabat pemerintahan pada hakikatnya hampir tak berubah. Korupsi makin menjadi-jadi dan amat sulit untuk dihentikan. Anggaran pembangunan tetap lebih banyak tersedot untuk kebutuhan rutin birokrasi pemerintahan dan fasilitas mewah yang diterima wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD. Sementara penanggulangan kemiskinan tak pernah menjadi program politik utama. Oleh karena itu, di era Reformasi, walaupun telah mengalami pergantian rezim sampai tiga kali, angka kemiskinan tak pernah berkurang dalam jumlah yang meyakinkan. Persentase kemiskinan memang tak setinggi pada masa awal krisis (1997-19998), namun persentase berkurangnya tingkat kemiskinan pun tak pernah drastis. Malahan dari berbagai rezim di era Reformasi, angka kemiskinan cenderung naik turun.
Di era reformasi, untuk mengatasi masalah government failure tentulah tidak cukup dengan membuat kebijakan semata. Artinya, para elite negara ketika memutuskan suatu kebijakan untuk masyarakat miskin, tidak cukup hanya dicanangkan, dideklarasikan, atau bahkan ditulis dalam perundang-undangan. Namun, semua kebijakan tersebut harus dikawal dengan ketat di lapangan, dipantau, dan dievaluasi sendiri oleh pejabat yang mengeluarkannya agar tidak terjadi penyelewengan.
Kita dalam ancaman serius akan kehilangan generasi mendatang tanpa upaya serius mengatasi masalah ini. Bila politisi masih bertengkar soal jabatan dan memanfaatkan isu orang miskin untuk kekuasaan, maka jangan harap permasalahan di negeri ini akan tuntas.
0 komentar:
Posting Komentar